INDIVIDU DALAM ORGANISASI
8.1 Organisasi Rasional
Bertujuan mencapai tujuan teknis atau ekonomis dengan efisiensi maksimal. E.H Schein memberikansatu definisi ringkas tentang organisasi dari perspektif tersebut:
Organisasi
adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu
untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui pembagian
tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung
jawab.
Model organisasi rasional mengasumsikan bahwa sebagian besar informasi
dikumpulkan dari tingkat operator, naik melewati ssejumlah tingkat
manajemen formal, yang masing-masing mengumpulkan informasi serupa,
sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi.
Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-sapek ”rasional”
organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral : a) kewajiban pegawai
untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan-tujuan
organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam
tujuan tersebut. b) kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan
kondisi kerja yang baik.
8.2 Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan
Kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan
perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam
tujuan tersebut. Pandangan –pandangan tradisional tentang kewajiban
pegawai pada perusahaan membentuk apa yang disebut ”hukum agensi” atau
dengan kata lain, peraturan yang menetapkan kewajiban-kewajiban dari
”agen” (pegawai) kepada ”pimpinan” mererka.
Ada sejumlah situasi dimana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk
mencapai tujuan perusahaan: Pegawai melakukan tindakan yang
mengakibatkan terjadinya ”konflik kepentingan”, mencuri dari perusahaan
atau menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan
dari orang lain melakukan pemerasan atau suap.Masalah-masalah etis yang
muncul dari tindakan tersebut :
1. Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan muncul saat kepentingan pribadi pegawai
mendorongnya melakukan tindakan yang mungkin bukan melakukan tindakan
yang terbaik bagi perusahaan. Konflik kepentingan juga bisa muncul
apabila pejabat atau pegawai suatu perusahaan juga bekerja atau menjadi
konsultan perusahaan luar yang menjadi rekan atau pesaing perusahaan
pertama.
Konflik kepentingan bisa bersifat aktual atau potensial. Konflik kepentingan aktual
terjadi saat seeseorang melaksanakan kewajibannya dalam suatu cara yang
mengganggu perusahaan dan melakukannya demi kepentingan pribadi. Konflik kepentingan potensial terjadi saat seseorang, karena didorong oleh kepentingan pribadi, bertindak dalam suatu cara yang merugikan perusahaan.
Untuk menghindari masalah, banyak perusahaan melakukan : a) menentukan
jumlah saham perusahaan pemasok yang boleh dibeli pegawai b) menentukan
hubungan dengan pesaing, pemasok, atau pembeli yang dilarang perusahaan,
c) mewajibkan pejabat penting untuk mengungkapkan semua investasi
finansial luar mereka.
Ada dua jenis situasi dan aktivitas yang perlu mendapat perhatian, yaitu : suap dan pemberian.
Suap dan pemerasan komersial adalah
sesuatu yang diberikan atau ditaearkan pada seseoprang pegawai oleh
orang dari luar perusahaan dengan tujuan agar saat pegawain itu
melakukan transaksi bisnis perusahaan, dia akan melakukan sesuatu yang
menguntungkan orang tersebut atau perusahaan tersebut. Biasanya berupa
uang, barang-barang, tambahan gaji, dll. Pemberian adalah menerima pemberian bisa menjadi tindakan yang etis atau[pun tidak etis.
2. Pencurian Pegawai dan Komputer
Tindakan pegawai yang mencari tambahan keuntungan pribadi atau
menggunkan sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri merupakan
tindakan pencurian karena keduanya berarti mengambil atau menggunakan
properti milik orang lain (perusahaan) tanpa persetujuan pemilik yang
sah.
Pencurian yang dilakukan pegawai sering merupakan pencurian
kecil-kecilan, misalnya mencuri alat-alat kecil, peralatan kantor, atau
pakaian.
Contoh
lain: menggunakan komputer untuk membobol bank data suatu perusahaan,
mengkopi program-program komputer suatu perusahaan, menggunakan atau
menyalin data-data komputer perusahaan,dll merupakan tindakan pencurian
yang tidak etis karena semuanya melibatkan penggunaan atau pengambilan
properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah. Disebut
pencurian karena informasi yang dikumpulkan dalam bank data komputer
oleh suatu perusahaan dan program komputer yang dikembangkan atau dibeli
perusahaan merupakan properti dari perusahaan yang bersangkutan
3. Insider Trading
Insider trading sebagai tindakan membeli dan menjual saham perusahaan
berdasarkan informasi ”orang dalam”. Informasi ”dari orang dalam”
tentang suatu perusahaan merupakan informasi rahasia yang tidak dimiliki
publik di luar perusahaan, namun memiliki pengaruh material pada harga
saham perusahan. Insider tradnig merupakan tindakan yang ilegal.
8.3 Kewajiban Perusahaan terhadap Pegawai
Ada dua masalah yang berkaita dengan kewajiban ini: Kelayakan gaji dan Kondisi kerja pegawai.
Kelayakan Gaji
Dari sudut pandang pegawai, gaji merupakan sarana untuk memenuhi
kebutuhan ekomoni pegawai dan keluarganya. dari sudut pandang pengusaha
atau perusahaan, gaji adalah biaya produksi yang harus ditekan agar
harga produk tidak terlalu tinggi dari kemampuan pasar. Kelayakan gaji
sebagian bergantung pada dukungan yamg diberikan masyarakat (jaminan
sosial, perawatan kesehatan, kompensasi pengangguran, pendidikan umum,
kesejahteraan,dll), kebebasan pasar kerja, kontribusi pegawai, dan
posisi kompetitif perusahaan.
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalan menentukan gaji:
1. Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja
2. Kemampuan perusahaan
3. Sifat pekerjaan
4. Peraturan upah minimum
5. Hubungan dengan gaji lain
6. Kelayakan negosiasi gaji
7. Biaya hidup lokal
Kondisi Kerja : Kesehatan dan Keamanan
Bahaya
di tempat kerja tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas
seperti kecelakaan, tersengat listrik, dan terbakat namun juga suhu yang
sangat panas atau sangat dingin, suara yang keras dari mesin, deebu
batuan, radiasi,dll.
Risiko
memang bagian dari risiko pekerjaan yang tak terpisahkan.Misalnya
pembalap dan pemain sirkus menerima risiko dari pekerjaan mereka.Mereka
memperoleh a) kompensasi penuh dalam menghadapi risiko tersebut dan b)
secara sukarela dan sadar menerimanya dan memperoleh kompensasi sebagai
imbalannya, maka kita dapat mengasumsikannya bahwa pengusaha atau
perusahaan telah bartindak secar etis.
Akan tetapi, masalahnya adalah dalam pekerjaan yang berbahaya, syarat-syarat berikut tidak terpenuhi:
1. Gaji
atau upah dikatakan gagl memberikan kompensasi yang proposional
terhadap risiko pekerjaan jika pasar tenaga kerja dalam suatu industri
tidak kompetitif atau bila pasar tidak mempertimbangkan risiko-risiko
tersebut karena memang belum diketahui
2. Pegawai
mungkin menerima risiko tanpa mengetahuinya karena mereka tidak
memiliki akses ke informasi tentang risiko-risiko tersebut.
3. Pegawai
mungkin menerima risiko karena putus asa, karena mereka tidak dapat
memperoleh pekerjaan dalam industri-industri yang kurang berisiko atau
karena mereka tidak memiliki informasi tentang alternatif-alternatif
yang tersedia.
8.4 Organisasi Politik
Dalam
model politik, individu dilihat berkumpul membentuk koalisi yang
selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya,
keuntungan dan pengaruh. Dengan demikian tujuan organisasi menjadi
tujuan yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan paling dominan.
Tujuan tudak ditetapkan oleh otoritas yang sah namun ditetapkan melalui
tawar-menawar antara berbagai koalisi.
Perilaku dalam organisasi mungkin tidak ditujukan pada tujuan-tujuan
rasional organisasi seperti efisiensi atau produktivitas, dan kekuasaan
dan informasi munkin melewati jalur otorias komunkasi diluar jalur
formal. Namun demikian, otoritas manajerial dan jaringan komunikasi formal memberikan sumber kekuasaan yang berlimpah.
Jika kita memfokuskan pada kekuasaan sebagai dasar realita
organsiasional, maka permasalahan etis utama yang akan kita temui saat
kita mengamati suatu organisasi adalah masalah yang berkaitan dengan
akuisisi dan pelaksanaan kekuasaan. Masalah etis utama difokuskan bukan
pada kewajiban kontraktual perusahaan dan pegawai, namun pada
hambatan-hambatan moral terhadap penggunaan kekuasaan di dalam
organisasi.
8.5 Hak Pegawai
Hierarki manajerial yang terdapat dalam perusahaan-perusahaan besar memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Manajer tertinggi merupakan lembaga pembuat keputusan yang tersentralisasi
- Manajer memiliki kekuasaan dan otoritas yang diakui secara hukum
- Manajer menentukan distribusi atas pendapatan, status, dan kebebasan diantara konstituen perusahaan
- Manajer memiliki monopoli kekuasaan layaknya pemerintah politik
Namun kekuasan-kekuasaan manajer tersebut dibatasi oleh adanya hak-hak
pegawai. Hak-hak pegawai tersebut diantaranya :
Ø Hak
Privasi, merupakan hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa, dan
seberapa banyak informasi tentang dirinya yang bisa diungkapkan pada
orang lain. Namun demikian hak itu harus
diimbangi dengan hak dan kebutuhan orang lain. Secara khusus, perusahaan
kadang memiliki hak untuk mengamati aktivitas pegawai. Ada tiga elemen
yang perlu diperhatikan dalam menyeimbangkan hak-hak tersebut yaitu
relevansi, perstujuan dan metode.
Ø Kebebasan
Suara Hati, merupakan kebebasan berpendapat sesuai hati nurani. Hak
atas kebebasan suara hati melindungi kepentingan-kepentingannya dengan
mewajibkan individu yang bersangkutan untuk tidak bekerja sama dalam
aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya salah.
Ø Whistleblowing,
suatu tindakan membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain baik
internal maupun eksternal. Hal ini menjadi hak dikarenakan terkadang
perusahaan sering kali tidak mendengar kebebasan suara hati dari para
pegawai tentang kesalahan moral perusahaan misalnya yang lebih
mengutamakan keuntungan daripada kepentingan umum dan pegawai yang sadar
hal itu salah harus tetap diam dengan alasan rahasia perusahaan.
Ø Hak
untuk Berpartisipasi dan Manajemen Partisipatif, dalam suatu demokrasi
pengambilan keputusan biasanya memiliki dua karakteristik. (a) Keputusan
yang berpengaruh pada kelompok ditetapkan oleh mayoritas anggota dan
(b) Keputusan yang ditetapkan setelah dilaksanakan diskusi yang
menyeluruh, bebas dan terbuka. Semua anggota bisa berpartisipasi secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan ataupun melalui wakil-wakil
yang telah dipilih sebelumnya.
Ø Hak
atas Proses yang Layak dan PHK Sepihak, hak paling penting pegawai
adalah hak atas proses yang layak. Sistem ideal dari proses yang layak
adalah sistem dimana individu diberi petunjuk-petunjuk yang jelas
tentang peraturan yang harus mereka ikuti. Proses yang layak menjamin
bahwa individu tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, tidak adil,
atau kejam oleh atasannya dalam usaha melaksanakan peraturan-peraturan
perusahaan dan juga menetapkan batasan moral atas pelaksanaan kekuasaan
atasan seperti salah satunya tidak melakukan PHK sepihak yang ditentang
secara moral.
Ø Hak
Pegawai dan Penutupan Pabrik, terdapat delapan langkah yang dapat
dilakukan,yaitu pemeberitahuan, lalu pesangon, jaminan kesehatan,
pensiun awal, transfer, pelatihan kembali, pembelian oleh pegawai,
pembayaran pajak lokal.
Ø Serikat
Pekerja dan Hak untuk Berorganisasi, serikat pekerja merupakan hak yang
sama untuk menjalin hubungan secara bebas yang membenarkan pembentukan
dan keberadaan perusahaan juga mendasari organisasi pekerja. Hak pekerja
untuk berorganisasi dalam serikat pekerja berasal dari hak untuk
diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat.
8.6 Politik Organisasional
Taktik Politik dalam Organisasi
Merupakan proses dimana individu atau kelompok menggunakan
taktik-taktik kekuasaan yang dibentuk secara non-formal untuk mencapai
tujuannya sendiri. Ada berbagai konflik dalam pencapaian tujuan
tersebut, sering kali terdapat gap antara tujuan pribadi dengan tujuan
perusahaan. Ada dua faktor yang cenderung menekan konflik semacam itu,
yang pertama adalah karier individu sering bergantung pada kesehatan
organisasi. Yang kedua adalah hubungan yang berlangsung lama dengan
organisasi cenderung menciptakan ikatan loyalitas pada organisasi.
Etika Taktik Politik
Utilitas tujuan, prinsip utilitarian mewajibkan manajer menetapkan
tujuan-tujuan yang menghasilkan keuntungan sosial terbesar dengan
kerugian sosial yang terkecil. Ada dua taktik politik yang bertentangan
dengan norma ini, yang pertama taktik politik yang melibatkan usaha
mencari tujuan-tujuan pribadi dengan mengorbankan tujuan organisasi dan
yang kedua adalah taktik politik yang melibatkan pemborosan.
Konsistensi tindakan politik dengan hak moral. Sejumlah taktik politik
terlihat jelas merupakan penipuan. Penggunaan taktik politik yang
memiliki unsur penipuan dan manipulasi jelas tidak etis. Hal tersebut
merupakan pelanggaran moral terhadap individu yang bersangkutan,
khususnya jika penggunaannya merugikan orang tersebut dengan
memperalatnya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kepentingan-kepentingannya.
Pengaruh pada perhatian. Sebagai tambahan pada ketidakadilan yang ada,
prevalensi taktik politik dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan
pengaruh jangka panjang yang merugikan kualitas hubungan pribadi yang
terdapat didalamnya. Beberapa peneliti menemukan bahwa penggunaan
kekuasaan dalam organisasi cenderung menekan perlakuan terhadap
individu-individu menjadi lemah.
Organisasi yang Penuh Perhatian
Aspek kehidupan organisasional tidak cukup baik digambarkan dalam model
kontraktual yang merupakan dasar dari organisasi rasional, ataupun
dengan model kekuasaan yang mendasari organisasi politik. Mungkin aspek
teresbut paling tepat digambarkan sebagai organisasi penuh perhatian
(caring) dimana konsep-konsep moral utamanya sama dengan konsep yang
mendasari etika memberi perhatian. Jeanne M.
Liedtka menggambarkan organisasi semacam itu sebagai organisasi atau
bagian organisasi dimana tindakan memberi perhatian merupakan :
a) Difokuskan sepenuhnya pada individu
b) Dilihat sebagai tujuan dalam dan dari dirinya sendiri
c) Bersifat pribadi
d) Pendorong pertumbuhan bagi yang diberi perhatian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar